Publik

Perjanjian Bongaya: Cara Belanda Melemahkan Kesultanan Gowa

Perjanjian Bungaya atau yang sering disebut dengan Perjanjian Bongaya merupakan perjanjian perdamaian antara Sultan Hasanuddin dan Pihak VOC yang saat itu diwakili oleh

Laksamana Cornelis Speelman. Perjanjian Bongaya ditandatangani pada tanggal 18 November 1667.

Meski Perjanjian Bongaya disebut sebagai perjanjian perdamaian, namun isi sebenarnya dari perjanjian ini adalah deklarasi yang menyatakan kekalahan kesultanan Gowa dan VOC.

Selain itu, dalam perjanjian ini juga sebagai bentuk pengesahan monopoli yang dilakukan oleh VOC untuk perdagangan berbagai barang di pelabuhan

Makassar yang merupakan daerah kekuasaan Gowa. Setidaknya terdapat sekitar 30 pasal yang tertulis dalam perjanjian ini.

Berdasarkan sejarah, hampir keseluruhan pasal yang ada dalam perjanjian ini sangat menguntungkan pihak VOC dan sebaliknya sangat merugikan bagi pihak Kesultanan Gowa.

Inti dari perjanjian ini menjadi legitimasi yang sangat bagi VOC sebagai sarana untuk menguasai seluruh perdagangan yang di wilayah Kesultanan Gowa dan kerajaan-kerajaan lainnya yang telah ditaklukan.

Selain itu, tidak boleh ada bangsa asing lain yang berniaga di kawasan ini tanpa persetujuan dan izin dan pihak Belanda. Pihak Kesultanan Gowa yang waktu itu dipimpin oleh Sultan

Hasanuddin sempat melanggar perjanjian dengan melakukan pemberontakan karena merasa sangat dirugikan.

Namun VOC masih sangat kuat untuk dapat dikalahkan, sebaliknya pihak VOC berhasil menggulingkan

Sultan Hasanuddin dari singgasananya. Sejak saat itu Perjanjian Bogaya tetap diterapkan di kawasan Gowa yang kemudian menjadi awal runtuhnya Kerajaan Gowa dibawah pimpinan Hasanuddin.

Latar Belakang Perjanjian Bongaya

sultan hasanudin
Image: id.wikipedia.org

Terletak di kawasan yang strategis,Makassar menjadi penghubung antara Malaka, Maluku dan Jawa.

Selain itu, Makassar juga merupakan pusat perdagangan yang ada di Indonesia bagian timur. Di wilayah ini, Islam cukup berkembang dengan pesat.

Hal ini karena pengaruh Hindu – Budha pada saat itu masih sangat lemah.

Sebagai masyarakat yang memiliki jiwa dagang yang sangat tinggi, membuat perahu menjadi salah satu kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin sekitar tahun 1654 hingga 1660 adalah masa kejayaan Kerajaan Makassar atau Kesultanan Gowa.

Masa ini adalah saat Kesultanan Gowa menguasai jalur perdagangan yang ada di Indonesia Timur.

Meski demikian, tidak serta merta kejayaan Kesultanan Gowa selalu berjalan dengan mulus.

Kerajaan Bone lama dan masuknya VOC menjadi pesaing yang kuat bagi kerajaan hingga terjadilah perang Makassar yang terjadi pada tahun 1660 hingga 1669.

Peperangan yang berlangsung lama ini kemudian berakhir dengan taktik VOC untuk melakukan politik adu domba antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Tallo.

Hingga akhirnya pada tahun 1667 Kesultanan Gowa harus menyerah dan Sultan Hasanuddin yang kala itu sebagai pemimpin kerajaan dipaksa untuk menyepakati dan menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihak Gowa.

Akibat dari perjanjian ini, Kesultanan Gowa mengalami krisis ekonomi hingga mengalami kemunduran.

Kesepakatan Perjanjian Bongaya yang Merugikan Kesultanan Gowa

makan sultan hasanudin
Image: /id.wikipedia.org

Sejak dimulainya peperangan antara Kesultanan Gowa dengan pihak VOC Belanda pada tahun 1660.

Perjanjian Bongaya merupakan babak akhir dari peperangan ini dan Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani perjanjian tersebut setelah mengalami beberapa kali kekalahan melawan VOC.

Meski demikian, banyak pasal yang tercantum dalam perjanjian ini yang sangat merugikan Kesultanan Gowa.

1. Pasal 6

Misalnya pada pasal 6 disebutkan bahwa tidak boleh ada bangsa Eropa yang masuk dan berniaga di kawasan Gowa

Tidak hanya itu, dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa bangsa-bangsa lain seperti orang-orang Moor (Muslim India), Jawa, Aceh, Siam (Thailand) hingga bangsa Melayu tidak boleh memperdagangkan barang-barang yang berasal dari Cina.

Bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak VOC.

Tidak hanya itu, pihak VOC juga memiliki hak untuk menyita barang dagangan yang dibawa. Pada intinya, seluruh akses dan penguasaan dagang di Gowa diambil alih oleh pihak Belanda.

Bahkan di dalam pasal 8 disebutkan bahwa VOC tidak diwajibkan untuk membayar pajak dan juga bea impor maupun ekspor. Kebijakan ini tentunya sangat merugikan pihak Kesultanan Gowa.

2. Pasal 12

VOC juga mengatur segala kebijakan dan roda perekonomian kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tersebut.

Bahkan, mata uang yang digunakan adalah koin Belanda sesuai yang tertuang dalam pasal 12 perjanjian perdamaian.

VOC juga berhak untuk mengatur batas-batas pelayaran yang boleh dilakukan oleh masyarakat Gowa. Hanya beberapa wilayah yang diperbolehkan, yaitu Bali, Batavia, sebagian Jawa, Jambi, Kalimantan, Palembang dan Johor.

Meski diperbolehkan, masyarakat Gowa tidak serta merta dapat keluar masuk seenaknya.

Mereka harus mendapatkan izin untuk berlayar dari komandan kompeni yang memiliki kewenangan di Gowa.

VOC juga mewajibkan Kesultanan Gowa untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita selama terjadinya perang, hal ini tertuang dalam pasal 5.

Selain itu pada pasal 13 disebutkan bahwa Kesultanan dalam hal ini Sultan Hasanuddin dan para bangsawan yang ada di Gowa diwajibkan mengirimkan uang senilai 1000 budak pria dan wanita yang dikirimkan ke Batavia.

Taktik VOC untuk melemahkan Kesultanan Gowa melalui perjanjian perdamaian berhasil.

3. Pasal 10 dan 11

Sesuai yang tertuang pada pasal 10 dan 11, seluruh benteng yang dimiliki oleh Kesultanan Gowa yang ada di sepanjang pesisir Makasar harus diruntuhkan. Hanya Benteng Somba Opu yang merupakan tempat tinggal Sultan Hasanuddin yang boleh berdiri.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa pihak kompeni berhak untuk mengambil seluruh persenjataan sisa perang, seperti senjata, amunisi, Meriam dan peralatan perang lainnya.

Kemudian pada pasal 4 juga mengatur tentang penyerahan masyarakat Gowa yang telah membunuh orang Belanda akan dijatuhi hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak VOC.

4. Pasal 23

Bahkan pada pasal 23 disebutkan bahwa kesultanan diwajibkan untuk membantu VOC dalam membantu menghadapi musuh-musuhnya.

Para kompeni yang berkuasa juga ikut serta mengatur kehidupan masyarakat Gowa dan mengatur hubungan antara kerajaan dengan wilayah-wilayah yang pernah ditaklukan.

Sebagian besar pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian Bongaya menjadikan Sultan Hasanuddin geram dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh VOC.

Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur ini kemudian melakukan perlawanan dengan segenap sisa kekuatan yang dimiliki.

Meski harus melanggar kesepakatan, namun hal ini dilakukan untuk terlepas dari kekuasaan VOC. Meski sudah merencanakan serangan perlawan, namun sayangnya rencana ini diketahui oleh pihak VOC.

VOC mengerahkan seluruh pasukan gabungan, termasuk bala bantuan dari Batavia, Ambon dan Bone untuk melakukan serangan balasan kepada pihak Gowa.

Benteng Somba Opu akhirnya takluk bersamaan dengan ditangkapnya Sultan Hasanuddin. Pada 29 Juni 1669 Sultan Hasanuddin harus turun tahta.

Sultan Hasanuddin kemudian meninggal pada 12 Juni 1670 pada usianya yang memasuki 39 tahun.

Sepeninggal pemimpin yang membawa kejayaan bagi Kesultanan Gowa ini, masyarakat Gowa belum sepenuhnya hidup dalam kedamaian.

Hal ini karena masih banyak pihak yang belum menerima hasil dari Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihak Gowa.

Dika Permana

Hidup di dunia maya ditemani suara keyboard yang nyaring berbunyi. Yuk jelajahi Indonesia.

Artikel Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button