Otonomi Daerah: Pengertian, Prinsip dan Tujuan

Otonomi Daerah – Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata autos artinya adalah sendiri, dan dari kata namos yang berarti undang-undang atau peraturan, maka jika disambung memiliki arti wilayah dengan batas-batas tertentu yang mempunyai aturan tersendiri.

Pengertian Otonomi Daerah

otonomi daerah adalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam kamus Hukum dan Glosarium, otonomi daerah adalah kewenangan yang bertujuan untuk melakukan pengarturan serta pengurusan kegiatan masyarakat sesuai dengan karsa sendiri, yang didasari aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berikut merupakan pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli.

1. Widjaja

Menurut Widjaja, Otonomi daerah adalah bentuk dari desentralisasi pemerintah yang bertujuan sebagai pemenuhan kepentingan negara dengan menggunakan upaya yang dibuat lebaih baik untuk mendekatkan tujuan dari pemerintah supaya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud.

2. Syarif Saleh

Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh adalah hak yang mengatur dan memerintah wilayahnya sendiri, dimana hal itu merupakan pemberian hak dari pemerintah pusat.

3. Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan yang diselenggrakan oleh dan untuk rakyat, yang termaksuk wilayah nasional suatu negara namun secara informal pemerintahannya berada di luar dari pemerintah pusat.

4. Vincent Lemus

Otonomi daerah merupakan sebuah kebebasan atau kewenangan untuk pembuatan keputusan politik dan administrasi yang semuanya berlandaskan pada peraturan yang ada pada peraturan dan administrasi yang semuanya berlandaskan pada peraturan yang ada pada Undang-Undang.

Asas Otonomi Daerah

asas otonomi daerah

1. Asas Desentralisasi

Asas otonomi daerah yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan.

Asas ini sangat penting karena merupakan asas yang memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Selain itu asas ini juga memebantu pemerintah dalam mengurus urusan negara. Selain itu juga akan tercipta harmonisasi antara pemerintah pusat dalam mengurus urusan negara yang akan menghasilkan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan asas desentralisasi antara lain:

1. Sebagai peningkat efisiensi dan efeksivitas penyelengaraan pemerintahan, karena pemerintah pusat tidak perlu turun ke setiap daerah.

2. Untuk mendidik masyarakat daerah agar lebuh mengenal politik.

3. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena wilayah NKRI yang luas, sulit bagi pemerintah mengatur pemeintahan tanpa bantuan otonomi daerah.

4. Membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk bekerja dan berkarir di bidang pemerintahan politik.

5. Sebagai tempat menampun aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

6. Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat.

7. Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan terpelihara karena diawasi langsung oleh masyarakat.

Baca Juga  Sarana dan Prasarana: Pengertian, Contoh dan Perbedaan

Kelebihan asas desentralisasi:

1. Mengurangi dan membantu pekerjaan pemerintah pusat untuk daerah karena daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.

2. Untuk masalah-masalah yang bersifat mendesak, tidak perlu menunggu waktu lama dan instruksi pusat.

3. Birokrasi pemerintahan dapat lebih diperpendek dan setiap keputusan dapat langsung dilaksanakan.

4. Meminimalisir kemungkinan kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar sehingga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

2. Asas Dekonsentrasi

uu otonomi daerah

Asas dekonsentrasi merupakan asas yang mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam bidang administrasi dalam sistem negara kesatuan.

Asas ini memungkinkan kontak langsung antara rakyat dan pemerintah dalam waktu yang lebuh sering. Selain itu, asas dekonsentrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kaena memiliki perangkat politik di wilayah daerah.

Tujuan asas dekonsentrasi:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan

2. Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Umum

3. Menjaga Komunikasi sosial dan budaya

4. Menjaga keharmonisan pembangunan nasional

5. Menjaga keutuhan NKRI

Kelebihan asas dekonsentrasi antara lain:

1. Keluhan atas kebijakan tentang politik lebih sedikit karena kebijakan politis berada di bawah wewenang pusat.

2. Asas Dekonsentrasi dapat membantu pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan ekonomi nasional secara lebih intensif, karena wewenang mengatur ekonomi daerah sudah diserahkan pada
pemerintah daerah.

3. Dekonsentrasi membangun hubungan masyarakat dengan pemerintah lebih dekat, karena terjad kontak langsung diantara keduanya.

4. Adanya pemerintah pusat menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

5. Asas dekonsentrasi efektif untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, karena pemerintah dapat secara langsung mengawasi semua kegiatan di setiap daerah.

3. Asas Madebewind

prinsip otonomi daerah

Asas otonomi berikutnya adalah asas madebewind, asas ini merupakan asas tugas pembantuan. Asas madebewind adalah bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Asas ini merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah

Tujuan adanya madebewind

1. Lebih meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di mana pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat.

2. Memperlancar pelaksanaan kewajiban dan penyelesaian masalah karena setiap kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Baca Juga  Efektif dan Efisien: Arti, Maksud dan Perbedaan

Kelebihan asas madebewind

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa.

2. Adanya kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.

3. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakatsecara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan, dan akuntabel.

4. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.

5. Citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

4 Prinsip Otonomi Daerah

apa yang dimaksud otonomi daerah

1. Prinsip otonomi nyata

Indonesia dengan keluasan wilayah dan ribuan pulau mempunyai banyak keragaman pada masyarakatnya, seperti keragaman budaya, suku, agama, budaya, dan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, otonomi daerah memiiki prinsip otonomi nyata yang sesuai dengan situasi dan kondisi objektif wilayah masing-masing yang berbeda.

Setiap daerah diberi kebebasan, kewenangan, dan kewajiban yang dilakukan secara nyata sesuai dengan ciri khas daerah yang dikuasainya. Pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan secara garis besar dan pemerintah daerah yang mendefinisikan sendiri sesuai kemampuan daerah.

2. Prinsip Tanggung Jawab

Tugas dan wewenang yang telah diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus benar-benar dilkasanakan berdasarkan tujuannya. Oleh sebab itu, prinsip tanggung jawab wajib diemban bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan benar. Tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan yaitu memberdayakan daerah demi kepentingan seluruh masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tanggung jawab pemerintah daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan juga bertanggung jawab atas keadaan yang terjadi.

3. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya

arti otonomi daerah

Prinsip berikutnya adalah kewenangan seluas-luasnya. Prinsip ini memiliki arti bahwa pemerintah memiliki kewenangan seuas-luasnya diluar urusan pemerintah pusat. Daerah ewenangan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, yang terpenting adalah segala kebijakan yang telah berlaku di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku.

4. Prinsip Dinamis

Ketiga prinsip di atas adalah prinsip pokok otonomi daerah, adapun prinsip setelahnya adalah prinsip tambahan, salah satunya adalah prinsip dinamis.

Dalam prinsip dinamis, proses penyelenggaraan pemerintah di daerah diharapkan dapat terus bergerak maju mengikuti perkembangan dunia saat ini, apalagi saat ini wabah globalisasi sangat tidak dapat dibendung. Prinsip otonomi daerah yang dinamis adalah dengan mengambil segala dapak positif dan melindungi masyarakat dari dampak negatif.

Aldy Amrillah

Aldy Amrillah

Halo, Perkenalkan nama saya Aldy Amrillah biasa dipanggil Aldy, Saya merupakan penulis artikel yang berasal dari Kota Hujan.Saya memiliki hobi bermain game online, membaca artikel dan menonton berita dan semoga saja artikel yang saya tulis untuk Kalian dapat bermanfaat yah, selamat membaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *