Koperasi: Pengertian, Sejarah, Manfaat dan Perannya

Koperasi – Sebuah badan usaha yang tak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa. Keberadaan badan usaha ini sudah hadir sejak sebelum Indonesia ini merdeka.

Pada postingan kali ini tim Tedas.id akan mengajak sahabat untuk mengenal lebih dalam tentang koperasi, pengertian, sejarah, asas, prinsip dan peran-perannya.

Pengertian Koperasi Adalah Menurut Para Ahli

Pengertian Koperasi
Sebelum menjelajahi koperasi lebih dalam, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu mengenai pengertian koperasi. Secara garis besar, koperasi adalah badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ada pada para anggotanya. Untuk lebih bisa memaknai arti koperasi lebih dalam, kita akan mencari tahu penjelasan tentang makna koperasi dari para ahli.

1. Koperasi menurut Mohammad Hatta

Salah satu pengertian koperasi yang paling sering disebut berasal dari Mohammad Hatta, sang Bapak Koperasi Indonesia. Menurut beliau koperasi yaitu sebuah usaha yang dilakukan bersama-sama dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, berlandaskan prinsip dasar tolong menolong.

2. Koperasi Menurut Arifinal Chaniago

Selain Bapak Mohammad Hatta, Arifinal Chaniago, seorang ahli ekonomi juga memberikan pendapatnya mengenai arti koperasi; suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam mengelola sebuah usaha dengan sistem kekeluargaan demi menaikkan kesejahteraan anggotanya.

Baca Juga  Bauran Pemasaran: Pengertian, Sejarah dan Konsepnya

3. Koperasi Menurut Munkner

Tak jauh berbeda dengan kedua ahli di atas, Munkner menjelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi yang memiliki asas tolong menolong dalam proses mengelola niaga secara berkelompok.

Memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Asas tolong menolong berbeda dengan asas gotong royong yang memiliki tujuan dalam membangun kebutuhan sosial.

4. Koperasi Menurut UU No 25 Tahun 1992

Dalam perundangan Indonesia sendiri, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang memiliki anggota perorangan atau badan hukum, memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan.

Sejarah Koperasi

Sejarah KoperasiI
Image: depkop.go.id

Awal mula koperasi yaitu pada abad ke-20. Gerakan ini dimulai dari usaha spontan rakyat kecil yang ingin lepas dari penderitaan dan merubah hidupnya. Ide perkoperasian sendiri pada awalnya dikenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja pada 1896 dengan mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Ide ini kemudian diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Berlanjut di 1908 saat Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang secara tak langsung berperan dalam gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Kemudian pada 1915, peraturan-peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dibuat. Sementara itu pada 1927 peraturan Regeling Inlandschhe Cooperatiev juga dibuat. Pada tahun yang sama berdiri pula Serikat Dagang Islam yang bertujuan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi.

Pada 1929 Partai Nasional Indonesia berdiri dan memberikan semangat dalam penyebaran koperasi di Indonesia. Pada 1942 Jepang menduduki Indonesia dan mendirikan koperasi bernama kumiyai.

Baca Juga  Inflasi: Pengertian, Penyebab, dan Jenis-Jenisnya

Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya Gerakan Koperasi mengadakan kongres untuk pertama kalinya pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pada Kongres Koperasi pertama, ada beberapa keputusan yang berhasil dirumuskan, antara lain:

1. Pendirian sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]

2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada 12 Juli 1953, Kongres Koperasi kembali digelar. Kali ini berlokasi di Bandung dan melahirkan beberapa keputusan:

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI

2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah

3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

4. Segera dibuat undang-undang koperasi yang baru

Setelah pelaksanaan Kongres Koperasi ke-2, pemerintah mulai mengadakan beberapa kebijakan:

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi

2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi

3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Perkembangan Koperasi

Perkembangan Koperasi
Koperasi masih terus berlanjut dari masa ke masa. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin berusaha untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.

Tujuannya memang bukan hanya membendung arus kapitalisme dan liberalisme, tetapi pada masa itu gerakan koperasi juga tidak menjamin bentuk organisasi serta tidak menjalankan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya.

Pada masa orde baru, Undang-Undang Koperasi yang baru diterbitkan pada 18 Desember 1967. Dikenal juga dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang masih digunakan sebagai landasan pelaksanaan koperasi hingga sekarang.

Pada masa reformasi, koperasi dipusatkan pada bidang jasa keuangan untuk menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga berperan sebagai pengawas dan perbaikan manajemen. Lebih dari itu, koperasi juga memiliki fungsi dalam pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional.

Sayangnya, pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan ini justru terbukti menimbulkan kelemahan.

Baca Juga  Mengenal Arti Cash Flow Lengkap dan Arus Kasnya

Koperasi justru tidak memegang prinsip-prinsip dasarnya dan malah bertindak sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi yang sesuai dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah, lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) perlu dilakukan penataan ulang demi memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah.

Selain itu juga menahan sumberdaya lokal yang masih diperlukan agar tidak mengalir terus ke luar. Pembenahan ini adalah sebuah elemen penting untuk membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air. Sistem ini adalah tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Panjang juga ya sejarah koperasi di tanah air, semoga ke depannya koperasi di Indonesia bisa berkembang semakin baik.

Asas Asas Koperasi

Asas Asas Koperasi

Yang dimaksud dengan asas yaitu prinsip dasar atau sesuatu yang kemudian menjadi tumpuan berpikir. Asas-asas koperasi merujuk pada suatu sistem ide yang menjadi dasar, prinsip serta petunjuk dalam membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada dasarnya asas yang menjadi peletak dasar koperasi adalah asas kekeluargaan.

Pada 1977, Bung Hatta pernah menyampaikan wejangannya terkait asas koperasi. Menurut beliau, asas kekeluargaan merupakan istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Dan begitulah seharusnya corak koperasi Indonesia.

Sementara itu landasan dasar koperasi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ayat . Pada ayat tersebut koperasi memiliki kedudukan sebagai “soko guru” perekonomian, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Yang dimaksud dengan soko guru yaitu pilar, penyangga utama atau tulang punggung. Maka pemaknaan dari pasal 33 ayat 1 tersebut bisa diartikan bahwasanya koperasi difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Keberadaan koperasi diharapkan dapat memberikan banyak peran dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip Koperasi

Prinsip KoperasiSetelah mengetahui asas koperasi, kini saatnya para sahabat mempelajari lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip koperasi yang bisa kita temukan pada UU No. 25 tahun 1992.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.

Pada UU No. 25 tahun 1992 dijabarkan bahwa prinsip pelaksanaan koperasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

* Koperasi merupakan badan usaha (business enterprise). Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba, namun hal tersebut bukanlah tujuan utama dalam kegiatan koperasi.

* Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Sebagaimana moto “dari rakyat untuk rakyat”, dana koperasi diperoleh dari rakyat (anggota koperasi) dan nantinya dikembalikan atau disalurkan kembali untuk kepentingan rakyat.

Maka jelas bahwa selain untuk kepentingan anggotanya, koperasi juga didirikan untuk kepentingan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat atau rakyat secara luas.

* Anggota koperasi yaitu orang-orang atau badan hukum koperasi. Selain orang pribadi, koperasi juga bisa diikuti oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang telah memiliki akta pendirian usahanya (berbadan hukum).

Baca Juga  Joint Venture: Pengertian, Contoh, dan Keuntungannya

* Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak mana pun. Di samping itu, bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut, dan bisa menerima manfaat dari padanya.

* Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Anggota koperasi terbuka untuk siapapun. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota koperasi, oleh karenanya pengelolaan koperasi harus mengedepankan asas demokrasi.

Prinsip pengelolaan ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian, yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis.

Dalam proses penetapan keputusan segala hal terkait koperasi, musyawarah untuk mufakat harus senantiasa dilakukan. Kalau musyawarah belum mencapai titik temu, maka voting suara terbanyak dari para anggotanya dijalankan sebagai alternatif berikutnya.

* Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. SHU dibagi secara proporsional sesuai jasa usaha anggota koperasi.

* Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi.

* Pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi.

* Kerjasama antar koperasi. Guna pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya kerjasama antar badan koperasi-koperasi.

International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) saat ini sudah mengembangkan prinsip-prinsip koperasi yang terbaru.

Beberapa di antaranya sama dengan yang sudah berjalan saat ini di Indonesia, namun ada pula yang sedikit berbeda, yaitu:

* Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

* Pengelolaan yang demokratis,

* Partisipasi anggota dalam ekonomi,

* Kebebasan dan otonomi,

* Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi

Jika kita menilik dan mencoba memahami pengertian koperasi, baik secara umum, maupun pengertian yang disampaikan oleh para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya.

Oleh karenanya tujuan koperasi bisa dijabarkan menjadi beberapa hal, antara lain:

1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar.

2. Membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Manfaat Koperasi bagi Anggotanya

Manfaat Koperasi bagi AnggotanyaKoperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu menjadi anggota sebuah koperasi bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya untuk menambah penghasilan. Manfaat lainnya yaitu:

1. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang telah ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut.

2. Anggota koperasi bisa menghemat banyak pengeluaran dalam pembelanjaan kebutuhan harian. Anggota koperasi dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah.

Baca Juga  Budget: Tipe, Tujuan, Manfaat dan Jenis-Jenisnya

3. Anggota yang meminjam uang di koperasi juga jauh lebih untung karena bunga yang dibebankan padanya lebih rendah, sehingga cicilan kredit jadi lebih kecil.

4. Anggota koperasi juga bisa mendapatkan kesempatan yang tidak didapat oleh mereka yang non-anggota, antara lain pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas anggota koperasi sebagai seorang individu juga akan menjadi lebih baik.

Fungsi dan Peran koperasi

Fungsi dan Peran koperasi

Empat fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 UU Nomor 25/1992, antara lain:

1. Koperasi memiliki fungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi juga kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

2. Koperasi juga berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

3. Koperasi berperan sebagai soko guru perekonomian nasional, artinya ia harus mampu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan dari perekonomian nasional.

4. Koperasi berfungsi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Undang-Undang Perkoperasian

Undang-Undang Perkoperasian

Terdapat 5 undang-undang tentang koperasi yang pernah diterbitkan di Indonesia sejak merdeka hingga hari ini. 5 undang-undang tersebut yaitu:

*UU No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

* UU No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian

* UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

* UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

* UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-undang yang disebutkan paling akhir tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan pembatalan undang-undang tersebut yaitu karena melalui UU itu, koperasi dibawa ke arah korporasi, sehingga melenceng jauh dari apa yang telah digagas oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.

Dalam perkembangannya sekarang ini, koperasi juga dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan koperasi juga meminjamkan dana (pembiayaan) kepada para anggotanya.
Semoga penjabaran mengenai koperasi di atas bisa bermanfaat untuk para sahabat Tedas.id.

Marita Ningtyas

Marita Ningtyas

A Writerpreneur, tinggal di kota Lunpia. Menulis bukan hanya passion, namun juga merupakan kebutuhan dan keinginan untuk berbagi manfaat. Selamat membaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *