Saat ini di Indonesia kondisi birokrasi yang ada bisa dikatakan belum menunjukkan pada arah perkembangan yang baik. Sebab, kita bisa melihat saat ini bahwa begitu banyaknya birokrat yang arogan bahkan menganggap rakyat yang hanya akan membutuhkannya.
Kemudian adanya praktik KKN juga masih banyak terjadi serta mentalitas birokratnya sendiri yang masih jauh dari harapan.
Nantinya, untuk melaksanakan sejumlah fungsi birokrasi yang cepat dan tepat demi mewujudkan birokrasi yang baik, maka para pemerintah pun telah merumuskan beberapa peraturan yang nantinya juga digunakan menjadi sebuah landasan di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya adalah Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011.
Apa Itu Birokrasi?
Pengertian apa itu birokrasi adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mencapai good governance serta melakukan beberapa pembaharuan dan beberapa perubahan mendasar terhadap sejumlah system penyelenggaraan pemerintahan terutama yang akan menyangkut sejumlah aspek-aspek dari kelembagaan, ketatalaksanaan dan juga sumber daya manusia sebagai aparatur.
Melalui reformasi birokrasi, akan dilakukan sejumlah penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah di mana uang juga tidak hanya efektif dan juga efisien. Akan tetapi juga reformasi birokrasi akan menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Sedangkan untuk tujuan reformasi birokrasi digunakan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, kinerja tinggi, bebas dan juga bersih dari KKN.
Bahkan tujuannya juga mampu untuk melayani public, netrak, sejahtera, berdedikasi, dan mampu untuk memegang teguh sejumlah nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Visi Birokrasi
Untuk visi birokrasi yaitu menjadi sebuah acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan juga merupakan pemerintahan yang professional, berintegritas tinggi serta mampu untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat serta menejamen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan.
Misi Birokrasi
Selain memiliki visi birokrasi, reformasi birokrasi juga memiliki misinya sendiri. Nah, untuk misi dari reformasi birokrasi di Indonesia adalah:
- Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Melakukan [enataan dan penguatan dalam organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, mindset, serta cultural set.
- Mengembangkan mekanisme control yang efektif.
- Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan juga efisien.
Setelah memahami apa itu birokrasi, arti birokrasi, visi dan misi, maka langkah yang perlu dilakukan tentunya menetapkan area perubahan serta hasil yang akan diharapkan. Baik seluruh aspek manajemen pemerintahan.
Dan di dalam rangka untuk mempercepat pencapaian hasil area dari perubahan reformasi birokrasi tersebut, maka akan ditetapkan 9 program percepatan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk program percepatan akan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah demi mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instandi masing-masing.
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Baik di dalam Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintahan Daerah.
Nah, untuk 9 program percepatan reformasi birokrasi ini diantaranya sebagai berikut ini:
- Penataan Struktur Organisasi Pemerintah.
- Penataan Jumlah dan Distribusi PNS.
- Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka.
- Peningkatan Profesionalisasi PNS.
- Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi.
- Peningkatan Pelayanan Publik.
- Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri.
- Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.
Salah satu hal yang mendasari dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025.
Agen Perubahan dalam Reformasi Birokrasi
Di dalam reformasi birokrasi tentunya diperlukan sejumlah agen perubahan. Agen perubahan ini nantinya akan ditunjuk untuk membantu dalam mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota dalam organisasi.
Bahkan diperlukan sejumlah individu yang nantinya bisa menjadi salah satu unsur penggerak utama perubahan serta dapat menjadi sebuah contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada dalam lingkungan organisasi.
Agen perubahan ini juga nantinya akan berperan sebagai seorang penggerak perubahan yang ada dalam lingkungan kerja sekaligus berperan sebagai teladan bagi seluruh individu organisasi yang lain untuk berperilaku sesuai dengan ejumlah nilai-nilai yang dianut dalam organisasi.
Agen perubahan ini juga nantinya memiliki sebuah tanggung jawab untuk selalu mempromosikan serta menjalankan keteladanan mengenai beberapa peran tertentu yang sekaligus akan berhubungan dengan sejumlah program yang menjadi tanggung jawabnya.
Klasifikasi Agen Perubahan Birokrasi
Ada beberapa orang yang nantinya bisa menjadi seorang agen perubahan birokrasi.
Bahkan individu maupun kelompok yang nantinya akan ditunjuk menjadi agen perubahan pada sebuah organisasi juga harus memiliki beberapa persyaratan yang diantaranya adalah:
- Memiliki status sebagai aparatur sipil negara baik TNI maupun Polri.
- Tidak sedang menjalani hukuman seperti disiplin pegawai.
- Bertanggungjawab atas seluruh tugas yang akan diberikan sesuai dengan bidang tugas serta fungsinya.
- Menaati seluruh aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan juga kode etik.
- Mampu memberikan sejumlah pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
- Inovatif serta proaktif terkait dengan sejumlah pelaksanaan tugas fungsi serta upaya peningkatan kualitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Nantinya yang akan menetapkan seroang agen perubahan pada suatu organisasi ini adalah pimpinan dari Instansi Pemerintah setempat yang kemudian akan menunjuk indivisu maupun kelompok yang sudah memenuhi seluruh kiriteria dan juga sudah lolos pada seluruh tahap seleksi untuk menjadi seorang agen perubahan.
Mekanisme Kerja Agen Perubahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Mekanisme dari kerja agen perubahan di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yang diantaranya adalah:
- Mekanisme kerja dengan pimpinan Instansi Pemerintah.
- Mekanisme kerja dengan tim BRI Instansi Pemerintah.
- Mekanisme kerja dengan sesame agen-agen perubahan yang lainnya.
Nantinya yang akan menetapkan agen perubahan dalam sebuah organisasi ini adalah pimpinan dari Instansi Pemerintah setempat kemudian akan menujuk individu maupun kelompok yang sudah memenuhi seluruh kriteria dan lolos seluruh tahap seleksi untuk menjadi seorang agen perubahan.
Jadi, itulah beberapa informasi yang bisa Anda pahami tentang apa itu birokrasi. Mulai dari pengertian birokrasi, artinya, tugasnya, wewenangnya, sampai pada agen perubahan yang akan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut.
Terdapat berbagai macam contoh reformasi birokrasi yang juga bisa Anda perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh Indonesia dan semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sahabat Tedas.id.
